Kesepakatan
Bahrain dan Israel telah mendapatkan kecaman dari otoritas Palestina. Hal
tersebut mereka lakukan karena merasa langkah yang Bahrain lakukan untuk
menormalisasi hubungan dengan Israel hanya sebuah pengkhianatan terhadap
perjuangan rakyat Palestina.
Kecaman Palestina Terkait Kesepakatan Bahrain dan Israel
Otoritas Palestina
telah menyatakan penolakan dengan keras atas kesepakatan atau deklarasi
trilateral antara Amerika Serikat, Bahrain, dan juga Israel. Deklarasi tersebut
memuat kesepakatan normalisasi hubungan negara Israel dengan Kerajaan Bahrain.
Kemudian, otoritas
Palestina tersebut mengatakan jika deklarasi tersebut hanya sebuah bentuk
pengkhianatan dari mereka terhadap Yerusalem, Al-Aqsa, dan juga perjuangan
rakyat Palestina selama ini.
Pernyataan
tersebut juga menambahkan tentang langkah Bahrain tersebut sudah mencederai
Prakarsa Perdamaian Arab 2002 serta resolusi KTT Arab dan juga Islam. Kemudian,
kelompok Palestina dan juga termasuk Hamas telah beranggapan jika normalisasi
Israel dengan Bahrain merupakan salah satu bagian kesepakatan oleh Amerika
Serikat tentang penghapusan perjuangan Palestina.
Sebelumnya,
Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel telah menyambut baik Presiden
Amerika Serikat Donald Trump dalam menghasilkan Kesepakatan Bahrain dan Israel
tentang normalisasi tersebut. Kesepakatan yang mereka deklarasikan telah
berlangsung sejak satu bulan setelah Uni Emirat Arab dan juga Israel
mengumumkan perjanjian.
Perjanjian
tersebut juga telah ditengahi oleh Amerika Serikat dalam menormalkan hubungan
kedua negara, termasuk juga dalam membuka kedutaan pada kawasan masing-masing
negara.
Pernyataan Bahrain Terhadap Kesepakatan Normalisasi
Melalui Raja
Bahrain yakni Hamad bin Isa Al Khalifa telah menyatakan tentang langkah
negaranya dalam membangun hubungan dengan Israel. Ia juga mengatakan jika
hubungan tersebut bukan mengarah kepada perlawanan entitas ataupun kekuatan
yang lain.
Akan tetapi,
memiliki tujuan yang akan dicapai kedepannya yaitu perdamaian komprehensif yang
ada di kawasan Timur Tengah. Raja Hamad juga kembali menegaskan jika Bahrain
mendukung semua rakyat Palestina dan inisiatif perdamaian Arab yang telah
tersusun pada tahun 2002 silam.
Perdamaian Arab
tersebut memuat penawaran hubungan yang normal dari Israel dengan imbalan
Kesepakatan Bahrain dan Israel akan berdirinya Palestina serta mundurnya Israel
dari wilayah yang selama ini mereka kuasai.
Bahrain dan juga
Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara Arab yang pertama kali dalam seperempat
abad ini yang menormalisasi hubungan dengan negara Israel tanpa terjadi
resolusi konflik Israel-Palestina. Kesepakatan tersebut menyebutkan tentang
hubungan diplomatik dengan menghindari istilah normalisasi.
Raja Bahrain
mengatakan toleransi serta eksistensi bersama dapat menentukan identitas dari
rakyat Bahrain sendiri. Langkah tersebut sebagai wujud perdamaian serta
kesejahteraan yang tak mengarah pada perlawanan entitas dan kekuatan yang
lainnya. Akan tetapi, hal tersebut terjadi demi kepentingan semua orang yang
bertujuan sebagai tetangga yang baik dengan mengadakan Kesepakatan Bahrain dan
Israel tersebut.
Aksi Protes Bahrain Pecah
Protes jalanan pun
pecah di Bahrain. Hal tersebut terjadi saat negara tersebut menandatangani
kesepakatan dengan negara Israel pada awal bulan ini. Kemudian, Bahrain menjadi
satu-satunya negara di Teluk Arab yang mengalami peristiwa unjuk rasa pro
demokrasi pada tahun 2011.
Aksi protes
tersebut dapat diredam dengan bantuan negara Uni Emirat Arab dan juga Arab Saudi.
Kemudian, Bahrain mengatakan jika protes telah mendapat dukungan dari Iran.
Sedangkan Iran dengan tegas menyangkal tuduhan tersebut.
Sementara Kesepakatan Bahrain dan Israel terjadi,
sampai sekarang masih terdapat gejolak yang rakyat Palestina rasakan akibat
perseteruan dengan Israel. Teror juga masih saja terjadi, mulai dari
penyerangan hingga pada pengerusakan bangunan fisik, seperti sekolah-sekolah
oleh Israel.
