Ramallah, damai aqsha – Dewan Nasional Palestina menegaskan, perjanjian normalisasi Emirat dan Bahrain dengan pendudukan Zionis Yahudi di Palestina tidaklah mewakili posisi Arab dan tidak akan mencapai keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.
“Kunci keamanan dan perdamaian di Timur Tengah adalah hak rakyat Palestina secara penuh,” sebagaimana publikasi Dewan Nasional Palestina pada Selasa (15/9) dan dikutip oleh Quds Press.
Majelis Nasional Palestina menekankan penandatanganan tersebut berarti melegalkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meratifikasi Kesepakatan AS abad ini.
Mereka melanjutkan, ancaman nyata bagi keamanan nasional Arab dan perjuangan Palestina adalah pendudukan Zionis Yahudj. Mereka coba melikuidasi hak-hak nasional Palestina sebagai negara dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Merekq juga menambahkan, langkah tersebut ditolak dan tidak akan membebaskan pemiliknya dari konsekuensi bencana bagi masa depan bangsa Arab dan generasi yang akan datang.
Dia menambahkan bahwa Zionis Yahudi tidak bisa menyembunyikan ambisinya dalam melaksanakan rencananya. Justru, malah semakin menunjukkan perilaku kolonial, tidak hanya di Palestina tetapi di kawasan Arab.
Dewan juga menambahkan, pemenang dari perjanjian itu adalah Israel dan pemerintahan Trump. Dengan ditandatanginan perjanjian itu, artinha memungkinkan Zionis dan AS mengeksploitasi Palestina dan Arab. Di sisi lain, penandatanganan tersebut sama dengan memberikan keuntungan sebagian dari mereka mencapai tujuannya, yakni meningkatkan peluang terpilih kembali pada pemilu presiden AS mendatang..
“Perjanjian ini tidak akan menghancurkan rakyat dan kepemimpinan kami, juga tidak akan merusak tekad dan kemauan kami menghadapi semua tekanan ini. Upaya ini hanyalah sebentuk upaya blokade secara politik. Sebelumnya pemerintahan Trump gagal mencapai tujuannya dengan blokade keuangan dan sanksi ekonomi,” mengutip pernyataan Dewan Nasional Palestina.
