Kesepakatan Bahrain dan Israel telah mendapatkan kecaman dari otoritas Palestina. Hal tersebut mereka lakukan karena merasa langkah yang Bahrain lakukan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel hanya sebuah pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Kecaman Palestina Terkait Kesepakatan Bahrain dan Israel
Otoritas Palestina telah menyatakan penolakan dengan keras atas kesepakatan atau deklarasi trilateral antara Amerika Serikat, Bahrain, dan juga Israel. Deklarasi tersebut memuat kesepakatan normalisasi hubungan negara Israel dengan Kerajaan Bahrain.
Kemudian, otoritas Palestina tersebut mengatakan jika deklarasi tersebut hanya sebuah bentuk pengkhianatan dari mereka terhadap Yerusalem, Al-Aqsa, dan juga perjuangan rakyat Palestina selama ini.
Pernyataan tersebut juga menambahkan tentang langkah Bahrain tersebut sudah mencederai Prakarsa Perdamaian Arab 2002 serta resolusi KTT Arab dan juga Islam. Kemudian, kelompok Palestina dan juga termasuk Hamas telah beranggapan jika normalisasi Israel dengan Bahrain merupakan salah satu bagian kesepakatan oleh Amerika Serikat tentang penghapusan perjuangan Palestina.
Sebelumnya, Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel telah menyambut baik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menghasilkan Kesepakatan Bahrain dan Israel tentang normalisasi tersebut. Kesepakatan yang mereka deklarasikan telah berlangsung sejak satu bulan setelah Uni Emirat Arab dan juga Israel mengumumkan perjanjian.
Perjanjian tersebut juga telah ditengahi oleh Amerika Serikat dalam menormalkan hubungan kedua negara, termasuk juga dalam membuka kedutaan pada kawasan masing-masing negara.
Pernyataan Bahrain Terhadap Kesepakatan Normalisasi
Melalui Raja Bahrain yakni Hamad bin Isa Al Khalifa telah menyatakan tentang langkah negaranya dalam membangun hubungan dengan Israel. Ia juga mengatakan jika hubungan tersebut bukan mengarah kepada perlawanan entitas ataupun kekuatan yang lain.
Akan tetapi, memiliki tujuan yang akan dicapai kedepannya yaitu perdamaian komprehensif yang ada di kawasan Timur Tengah. Raja Hamad juga kembali menegaskan jika Bahrain mendukung semua rakyat Palestina dan inisiatif perdamaian Arab yang telah tersusun pada tahun 2002 silam.
Perdamaian Arab tersebut memuat penawaran hubungan yang normal dari Israel dengan imbalan Kesepakatan Bahrain dan Israel akan berdirinya Palestina serta mundurnya Israel dari wilayah yang selama ini mereka kuasai.
Bahrain dan juga Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara Arab yang pertama kali dalam seperempat abad ini yang menormalisasi hubungan dengan negara Israel tanpa terjadi resolusi konflik Israel-Palestina. Kesepakatan tersebut menyebutkan tentang hubungan diplomatik dengan menghindari istilah normalisasi.
Raja Bahrain mengatakan toleransi serta eksistensi bersama dapat menentukan identitas dari rakyat Bahrain sendiri. Langkah tersebut sebagai wujud perdamaian serta kesejahteraan yang tak mengarah pada perlawanan entitas dan kekuatan yang lainnya. Akan tetapi, hal tersebut terjadi demi kepentingan semua orang yang bertujuan sebagai tetangga yang baik dengan mengadakan Kesepakatan Bahrain dan Israel tersebut.
Aksi Protes Bahrain Pecah
Protes jalanan pun pecah di Bahrain. Hal tersebut terjadi saat negara tersebut menandatangani kesepakatan dengan negara Israel pada awal bulan ini. Kemudian, Bahrain menjadi satu-satunya negara di Teluk Arab yang mengalami peristiwa unjuk rasa pro demokrasi pada tahun 2011.
Aksi protes tersebut dapat diredam dengan bantuan negara Uni Emirat Arab dan juga Arab Saudi. Kemudian, Bahrain mengatakan jika protes telah mendapat dukungan dari Iran. Sedangkan Iran dengan tegas menyangkal tuduhan tersebut.
Sementara Kesepakatan Bahrain dan Israel terjadi,
sampai sekarang masih terdapat gejolak yang rakyat Palestina rasakan akibat
perseteruan dengan Israel. Teror juga masih saja terjadi, mulai dari
penyerangan hingga pada pengerusakan bangunan fisik, seperti sekolah-sekolah
oleh Israel.
