RI tolak normalisasi dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Pernyataan ini pun mendapat tanggapan yang positif dari presiden palestina Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas menanggapi sikap Indonesia yang menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan negara Israel.
Seperti pemberitaan yang beredar sebelumnya dalam Times of Israel dari channel 12 dikabarkan bahwa indonesia segera menormalisasi serta membangun hubungan diplomatik dengan negara Israel. Akan tetapi kabar ini dibantah oleh Tengku Faizasyah selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri RI.
Alasan RI Tolak Normalisasi dengan Israel
Pada awalnya ada laporan dari media mengenai kemungkinan normalisasi hubungan Israel Indonesia. Laporan ini muncul sesudah lima negara mengambil keputusan mulai membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel.
Sebut saja bahrain Uni Emirat Arab, Maroko dan Sudan yang sudah resmi menjalin hubungan dengan Israel. Yang terbaru ada Bhutan, Kerajaan Himalaya yang menjadi gambaran meluasnya pengakuan Israel.
Namun terkait pemberitaan tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak analisis ini. Kemlu tidak pernah memiliki hubungan dengan Israel.
Terkait isu Palestina, Kemlu menjelaskan bahwa politik luar negeri yang dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi. Amanat konstitusi tersebut akan dijalankan secara konsisten.
Dalam berbagai kesempatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa negara Indonesia secara penuh mendukung Palestina untuk merdeka. Sebab merdeka merupakan hak segala bangsa. Itu artinya RI tolak normalisasi dengan Israel.
Majelis Ulama Indonesia juga telah mengingatkan pemerintah agar tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pihaknya menyatakan bahwa penjajahan Israeldi Palestina sangat bertentangan pada perikemanusiaan dan perikeadilan.
Palestina Salut dengan Indonesia
Presiden Palestina menghargai sikap Indonesia yang mendukung masalah Palestina dalam forum internasional lewat keanggotaannya dalam Dewan Keamanan PBB. Kepada mitra Indonesia, Presiden Palestina turut menyampaikan perkembangan terakhir mengenai masalah Palestina. Serta upaya pimpinan dalam melindungi hak-hak seluruh rakyat Palestina.
Joko Widodo sebagai Presiden indonesia sendiri telah menegaskan komitmen serta prinsip Indonesia terhadap masalah yang terjadi di Palestina. Beliau menyatakan bahwa meski telah banyak terjadi perubahan yang cepat di Timur Tengah, namun Indonesia tidak akan mengambil langkah untuk normalisasi dengan Israel. RI tolak normalisasi dengan Israel sampai terwujudnya perdamaian abadi dan komprehensif antara Palestina dan Israel.
Sebagai negara muslim terbesar, Indonesia terus berupaya untuk mendukung tercapainya perdamaian serta melakukan peran lebih besar dalam hal ini. Disamping itu, Jokowi juga menyatakan akan mengutus menteri luar negeri untuk bertemu dengan mitranya yang berasal dari palestina Riyad Al Maliki. Hal ini bertujuan sebagai bagian upaya Indonesia untuk mendukung perdamaian.
Calling VIsa Bukan Hubungan Diplomatik dengan Israel
Indonesia memang tidak mempunyai niat membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Walaupun Indonesia memberikan pelayanan fasilitas calling visa untuk warga Israel. Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri menggarisbawahi bahwa fasilitas layanan tersebut tidak sama dengan membuka hubungan diplomatik.
Isu normalisasi hubungan diplomatik yang terjadi antara indonesia dan Israel pertama kalinya disebarluaskan pada media Jerusalem Post. Dalam media tersebut disebutkan bahwa kemungkinan Indonesia menjadi negara selanjutnya yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel beberapa minggu mendatang.
Sampai saat ini Indonesia masih tetap memegang teguh prinsip two state solution. Dimana baik Palestina maupun Israel sama-sama harus mengakui keberadaan satu sama lain sebagai sebuah negara yang berdaulat. RI tolak normalisasi dengan Israel sampai Palestina merdeka. Inilah yang secara konsisten akan dijalankan oleh Indonesia.
