RI tolak normalisasi dengan
Israel sebelum Palestina merdeka. Pernyataan ini pun mendapat tanggapan yang
positif dari presiden palestina Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas menanggapi sikap
Indonesia yang menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan negara Israel.
Seperti pemberitaan yang
beredar sebelumnya dalam Times of Israel dari channel 12 dikabarkan bahwa
indonesia segera menormalisasi serta membangun hubungan diplomatik dengan
negara Israel. Akan tetapi kabar ini dibantah oleh Tengku Faizasyah selaku juru
bicara Kementerian Luar Negeri RI.
Alasan
RI Tolak Normalisasi dengan Israel
Pada awalnya ada laporan dari
media mengenai kemungkinan normalisasi hubungan Israel Indonesia. Laporan
ini muncul sesudah lima negara mengambil keputusan mulai membuka hubungan
diplomatik dengan negara Israel.
Sebut saja bahrain Uni Emirat
Arab, Maroko dan Sudan yang sudah resmi menjalin hubungan dengan Israel. Yang
terbaru ada Bhutan, Kerajaan Himalaya yang menjadi gambaran meluasnya pengakuan
Israel.
Namun terkait pemberitaan tersebut,
Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak analisis ini. Kemlu tidak pernah
memiliki hubungan dengan Israel.
Terkait isu Palestina, Kemlu
menjelaskan bahwa politik luar negeri yang dijalankan sesuai dengan amanat
konstitusi. Amanat konstitusi tersebut akan dijalankan secara konsisten.
Dalam berbagai kesempatan
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa negara Indonesia secara
penuh mendukung Palestina untuk merdeka. Sebab merdeka merupakan hak segala
bangsa. Itu artinya RI tolak normalisasi dengan Israel.
Majelis Ulama Indonesia juga
telah mengingatkan pemerintah agar tidak menjalin hubungan diplomatik dengan
Israel. Pihaknya menyatakan bahwa penjajahan Israeldi Palestina sangat
bertentangan pada perikemanusiaan dan perikeadilan.
Palestina
Salut dengan Indonesia
Presiden Palestina menghargai
sikap Indonesia yang mendukung masalah Palestina dalam forum internasional
lewat keanggotaannya dalam Dewan Keamanan PBB. Kepada mitra Indonesia, Presiden
Palestina turut menyampaikan perkembangan terakhir mengenai masalah Palestina.
Serta upaya pimpinan dalam melindungi hak-hak seluruh rakyat Palestina.
Joko Widodo sebagai Presiden
indonesia sendiri telah menegaskan komitmen serta prinsip Indonesia terhadap
masalah yang terjadi di Palestina. Beliau menyatakan bahwa meski telah banyak
terjadi perubahan yang cepat di Timur Tengah, namun Indonesia tidak akan
mengambil langkah untuk normalisasi dengan Israel. RI tolak normalisasi dengan
Israel sampai terwujudnya perdamaian abadi dan komprehensif antara Palestina
dan Israel.
Sebagai negara muslim terbesar,
Indonesia terus berupaya untuk mendukung tercapainya perdamaian serta melakukan
peran lebih besar dalam hal ini. Disamping itu, Jokowi juga menyatakan akan
mengutus menteri luar negeri untuk bertemu dengan mitranya yang berasal dari
palestina Riyad Al Maliki. Hal ini bertujuan sebagai bagian upaya Indonesia
untuk mendukung perdamaian.
Calling
VIsa Bukan Hubungan Diplomatik dengan Israel
Indonesia memang tidak
mempunyai niat membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Walaupun Indonesia
memberikan pelayanan fasilitas calling visa untuk warga Israel. Retno Marsudi
sebagai menteri luar negeri menggarisbawahi bahwa fasilitas layanan tersebut
tidak sama dengan membuka hubungan diplomatik.
Isu normalisasi hubungan diplomatik
yang terjadi antara indonesia dan Israel pertama kalinya disebarluaskan pada
media Jerusalem Post. Dalam media tersebut disebutkan bahwa kemungkinan
Indonesia menjadi negara selanjutnya yang menjalin hubungan diplomatik dengan
Israel beberapa minggu mendatang.
Sampai saat ini Indonesia masih
tetap memegang teguh prinsip two state solution. Dimana baik Palestina maupun
Israel sama-sama harus mengakui keberadaan satu sama lain sebagai sebuah negara
yang berdaulat. RI tolak normalisasi dengan Israel sampai Palestina merdeka.
Inilah yang secara konsisten akan dijalankan oleh Indonesia.
